KARTAR NEWS: BOGOR, JABAR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres terpilih Boediono telah menuntaskan uji kepatutan dan kelayakan para calon menteri. Selama tiga hari hingga kemarin, presiden telah memanggil 36 calon menteri dan pejabat setingkat menteri. Dari 36 calon, partai politik mendapat jatah 20 menteri.
Berikutnya, empat orang dari tim kampanye serta 12 dari profesional dan karir. Partai Demokrat mendapat jatah menteri paling banyak, yakni enam menteri. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kebagian empat menteri. Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar masing-masing mendapat jatah tiga menteri. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-masing 2 menteri.
Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PDI Perjuangan dipastikan tidak mendapat jatah di kabinet. Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, jadwal pembentukan pemerintahan sudah jelas dan tertata rapi.
''Keretanya tidak mungkin menunggu. Waktu kereta sudah berangkat, semua berangkat. Kereta berangkat tepat waktu," ujar Andi.
Andi mengatakan, calon yang sudah diuji hampir dipastikan menjadi menteri. Sebagian besar dari mereka yang tidak sedang mengikuti tes kesehatan sudah diundang dalam acara pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih di depan Rapat Paripurna MPR hari ini. Para calon menteri hanya bisa tidak lolos jika terungkap bermasalah dengan kasus hukum.
Hari ini tinggal seorang lagi yang akan dipanggil presiden secara khusus, yakni Kuntoro Mangkusubroto. Dia akan menjadi ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Mantan kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias itu memang sosok yang memimpin penyusunan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
''Hari ini (kemarin) semua sudah selesai. Tinggal Pak Kuntoro Mangkusubroto. Tetapi, Pak Kuntoro bisa langsung menjalani tes kesehatan terlebih dahulu dan baru diwawancarai," katanya. Andi menambahkan, Kuntoro akan menjalankan tugas-tugas tertentu di kantor presiden, terutama untuk menghilangkan
bottle necking atau hambatan kinerja.
Kemarin SBY memanggil enam calon menteri di Puri Cikeas. Duta Besar Indonesia untuk PBB Marty Natalegawa mendapat giliran paling awal. Marty akan diplot menjadi menteri luar negeri menggantikan Hassan Wirajuda. Marty mengatakan, presiden menekankan perlunya mereformasi dan merevitalisasi politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. ''Ditekankan pula pentingnya peningkatan kemampuan dan pengetahuan, dan dedikasi diplomat itu sendiri," katanya.
Kejutan terjadi pada posisi menteri pertahanan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tiga pemerintahan, Purnomo Yusgiantoro, ditunjuk menjadi menteri pertahanan. Purnomo mengatakan, saat uji kepatutan, dirinya diajak membahas sistem pertahanan nasional, reformasi TNI, terutama terkait netralitas, profesionalisme, dan sistem kesejahteraan prajurit.
Saat ditanya lebih rinci mengenai alat utama sistem senjata (alutsista), Purnomo enggan menjawab. ''Kita belum tahu alutsista," canda Purnomo. Dia juga merasa mampu mengemban jabatan barunya. "Saya wakil Gub Lemhanas," katanya.
Selanjutnya, Partai Golkar mendapatkan satu jatah menteri lagi dengan masuknya Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Fadel akan diplot sebagai menteri kelautan dan perikanan.
Fadel mengatakan, saat menjadi gubernur Gorontalo, dirinya mendapatkan banyak penghargaan di bidang pertanian, kelautan, dan perikanan.
Dirinya diberi tugas oleh presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. ''Kita harus memberi perhatian banyak di daerah-daerah terpencil. Yang harus diberi perhatian, terutama nelayan, terbelakang, kita negara maritim yang besar," kata ketua DPP Partai Golkar itu.
Posisi menteri pertanian tetap menjadi jatah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Posisi itu diberikan kepada mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono. Dia mengatakan, presiden memberikan arahan untuk meningkatkan daya saing produk agribisnis. ''Diharapkan kita ke depan bisa mengekspor hasil produk agribisnis tersebut," kata peraih magister manajemen agribisnis IPB itu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi akan beralih posisi menjadi menteri perhubungan. ''Kami diminta merevitalisasi masalah perhubungan. Moda-moda transportasi harus kita perbaiki," kata Freddy.
Calon menteri yang diuji paling akhir adalah Armida Alisjahbana. Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran itu akan diplot sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas. ''Kami berdiskusi terutama memikirkan bersama perencanaan pembangunan, khususnya di dalam mengelola perekonomian," kata Armida.
Utamakan Kedekatan
Beberapa nama kandidat menteri dinilai tidak pas. Sebab, kemampuan pemangku jabatan dan posisi yang diisi tidak seusai dengan kepakarannya. Kabinet Indonesia Bersatu episode kedua ini dianggap lebih mengutamakan kedekatan daripada kompetensi.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mencatat, setidaknya ada enam pos menteri yang tidak pas. Yakni, pos Menko Perekonomian yang bakal ditempati Hatta Rajasa, Menhub yang dijabat Freddy Numberi, Menhan yang diemban Purnomo Yusgiantoro, Menpora yang dijabat Andi Mallarangeng, serta Mendagri yang dijabat Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi.
Hatta Rajasa, kata Boni, tak memiliki latar belakang ekonomi yang mumpuni. Dia malah lebih condong ke dunia pertambangan dan mineral. Keunggulan lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itu hanyalah karena dia orang dekat SBY.
Boni menengarai, Hatta dipilih untuk mengamankan kebijakan ekonomi yang sudah dirancang Boediono. SBY jelas tak mau
gambling dengan memilih orang baru untuk pos itu. ''Yang dipilih adalah orang dekat SBY,'' ujarnya.
Padahal, kata Boni, Indonesia membutuhkan Menko Perekonomian profesional yang mampu menyelesaikan krisis dan persoalan ekonomi negara. Tidak hanya fokus pada sektor makro dan moneter, tapi juga sektor riil.
''Kemakmuran untuk rakyat tidak diukur dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Tapi, yang utama adalah bahwa rakyat benar-benar makmur secara jelas,'' tegasnya.
Begitu pula pos Menpora. Andi Mallarangeng, ungkap Boni, bukan politikus yang lahir dari gerakan kepemudaan. Dia adalah produk kampus yang terlalu akademis dan tekstual. Berbeda dari dunia kepemudaan yang dinamis. ''Andi
sih cocoknya
ya cuma juru bicara kepresidenan,'' katanya.
Demikian pula Freddy Numberi. Sebelumnya, dia menjadi menteri kelautan dan perikanan. Namun, politikus Partai Demokrat yang sempat terpilih sebagai anggota DPR itu malah diproyeksikan sebagai menteri perhubungan.
Bagaimana dengan Gamawan Fauzi? Kapasitas Gamawan diragukan Boni. Gubernur Sumbar itu, kata dia, hanyalah politikus daerah yang belum punya pemikiran nasional. Padahal, sebagai Mendagri, dia harus mampu mengatasi persoalan politik daerah dan reformasi birokrasi.
Selain itu, ada Purnomo Yusgiantoro. Lelaki yang sebelumnya menjabat menteri ESDM tersebut malah diproyeksikan sebagai menteri pertahanan. Itu jelas berbeda dari latar belakangnya yang berkutat di bidang energi.
Menurut Boni, mereka yang secara kompetensi tak terlalu menonjol di pos kementerian yang diduduki dipilih karena kedekatan SBY dengan orang-orang tersebut. Dia menengarai keputusan itu dilaksanakan karena kompromi dengan orang-orang dekat tersebut. ''Dia hanya membagi kekuasaan berdasar kedekatan dan mengamankan program-programnya,'' tegasnya.
Di tempat terpisah, pengamat pertahanan Rizal Darmaputera meminta agar menteri pertahanan yang baru mengawal proses reformasi bisnis TNI secara cermat. ''Saya tidak tahu pasti
background Pak Purnomo (Purnomo Yusgiantoro, Red) di bidang pertahanan. Yang pasti, siapa pun menterinya, pengawasan bisnis TNI harus berjalan baik,'' ujarnya.
Direktur Lembaga Studi Pertahanan Strategi Indonesia itu menilai, tugas Menhan yang baru akan semakin berat. Terutama dalam mengawasi pengadaan alat utama sistem persenjataan. ''Reformasi di bidang militer perlu Menhan yang benar-benar memahami isu tersebut sejak lama. Selain itu, dia harus bisa bekerja sama dengan TNI secara baik dan harmonis,'' tuturnya.
Mantan anggota komisi I dari Fraksi PDIP Andreas Pareira yang dihubungi terpisah menilai bahwa Purnomo mampu. Dia meyakini pemahaman strategis tentang isu sumber daya alam sangat diperlukan pada masa mendatang, terutama dikaitkan dengan isu pertahanan.
''Kita sudah sering lihat konflik di negara-negara Timur Tengah, Iraq dan Afghanistan, terkait erat dengan perebutan sumber daya energi. Begitu juga hubungan kita dengan negara tetangga seperti Malaysia seperti di wilayah kaya minyak di Ambalat,'' ujarnya.Andre/
Copy: From JP.
